Loading...
Penyelidik HAM PBB mengatakan laporan dari negara Arakan bagian utara Myanmar menunjukkan situasi yang sangat dekat dengan kejahatan kemanusiaan.
Negara bagian Arakan adalah lokasi kekerasan Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya yang telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan kehidupan mereka.
"Saya mendapatkan laporan dari dalam negeri dan dari negara tetangga, juga, tentang hal-hal yang tidak digambarkan oleh pemerintah. Kami melihat sangat banyak grafis dan foto serta klip video yang sangat mengganggu," kata Pelapor Khusus HAM PBB di negara itu Yanghee Lee seperti dikutip dari laman Time, Senin (12/11/2016).
Lee pun meminta pihak berwenang di Myanmar untuk memungkinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan ke bagian utara Arakan, yang dikenal sebagai Rakhine.
Situasi yang memanas di Arakan membuat sekira 21 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. Ia pun menyatakan ketidakpuasannya dengan pemerintah karena mengawasi perjalanan sekelompok diplomat asing dan pejabat PBB ke beberapa lokasi kejadian.
"Tidak ada satu pun yang harus merasa puas dengan perjalanan ini," katanya.
"Ini adalah tur. Meskipun ada kehadiran keamanan di sana, orang-orang mulai keluar dan mencoba untuk berbicara dengan delegasi ini. Dan tentu saja, setelah itu, kami juga mendengar ada aksi pembalasan. Orang-orang ini diburu," ungkap Lee.
Pada 9 Desember, 14 misi diplomatik termasuk kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Prancis menyerukan kepada Myanmar untuk memberikan lembaga kemanusian akses penuh dan membuka wilayah Arakan utara.
Mereka mencatat bahwa puluhan ribu orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk anak-anak dengan gizi buruk yang akut, tidak mendapatkan bantuan selama hampir dua bulan.
Myanmar telah mengisolasi wilayah Arakan utara karena tengah melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembersihan.
Operasi ini dilakukan menyusul serangan terhadap tiga pos penjaga di perbatasan pada awal Oktober. Sembilan polisi tewas dalam serangan di mana pemerintah Myanmar menuduh telah dilakukan oleh gerilyawan Islam.
Tapi kekhawatiran muncul terhadap nasib jutaan warga Rohingya yang tinggal di daerah itu di tengah-tengah tuduhan pemerkosaan, pembunuhan di luar hukum dan pembakaran sejumlah desa oleh militer Myanmar. Namun semua tuduhan itu disangkal oleh pemerintah Myanmar.
Negara bagian Arakan adalah lokasi kekerasan Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya yang telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan kehidupan mereka.
"Saya mendapatkan laporan dari dalam negeri dan dari negara tetangga, juga, tentang hal-hal yang tidak digambarkan oleh pemerintah. Kami melihat sangat banyak grafis dan foto serta klip video yang sangat mengganggu," kata Pelapor Khusus HAM PBB di negara itu Yanghee Lee seperti dikutip dari laman Time, Senin (12/11/2016).
Lee pun meminta pihak berwenang di Myanmar untuk memungkinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan ke bagian utara Arakan, yang dikenal sebagai Rakhine.
Situasi yang memanas di Arakan membuat sekira 21 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. Ia pun menyatakan ketidakpuasannya dengan pemerintah karena mengawasi perjalanan sekelompok diplomat asing dan pejabat PBB ke beberapa lokasi kejadian.
"Tidak ada satu pun yang harus merasa puas dengan perjalanan ini," katanya.
"Ini adalah tur. Meskipun ada kehadiran keamanan di sana, orang-orang mulai keluar dan mencoba untuk berbicara dengan delegasi ini. Dan tentu saja, setelah itu, kami juga mendengar ada aksi pembalasan. Orang-orang ini diburu," ungkap Lee.
Pada 9 Desember, 14 misi diplomatik termasuk kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Prancis menyerukan kepada Myanmar untuk memberikan lembaga kemanusian akses penuh dan membuka wilayah Arakan utara.
Mereka mencatat bahwa puluhan ribu orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk anak-anak dengan gizi buruk yang akut, tidak mendapatkan bantuan selama hampir dua bulan.
Myanmar telah mengisolasi wilayah Arakan utara karena tengah melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembersihan.
Operasi ini dilakukan menyusul serangan terhadap tiga pos penjaga di perbatasan pada awal Oktober. Sembilan polisi tewas dalam serangan di mana pemerintah Myanmar menuduh telah dilakukan oleh gerilyawan Islam.
Tapi kekhawatiran muncul terhadap nasib jutaan warga Rohingya yang tinggal di daerah itu di tengah-tengah tuduhan pemerkosaan, pembunuhan di luar hukum dan pembakaran sejumlah desa oleh militer Myanmar. Namun semua tuduhan itu disangkal oleh pemerintah Myanmar.